Detail Berita

Bekasi, 11 Mei 2026

Dinas Sosial Kota Bekasi menyelenggarakan Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 11 Mei 2026 di Aula H. Nonon Sonthanie, Gedung D Kantor Wali Kota Bekasi. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 320 peserta yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, operator SIKS-NG, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Mengingat tingginya jumlah peserta, pelaksanaan sosialisasi dibagi ke dalam dua sesi agar kegiatan berlangsung lebih efektif.

Kegiatan dibuka dengan laporan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robet TP Siagian, S.STP., M.Si., yang menyampaikan bahwa implementasi DTSEN merupakan tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan satu data sosial ekonomi nasional yang terpadu. Menurutnya, DTSEN menjadi fondasi penting dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program kesejahteraan sosial agar semakin tepat sasaran. Ia juga menegaskan bahwa kecamatan, kelurahan, operator SIKS-NG, dan seluruh pilar sosial memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas data melalui proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran secara berkelanjutan.

Sosialisasi secara resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bekasi (ASDA I), Lintong Dianto Putra, A.P., S.H., M.Si. Dalam sambutannya disampaikan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Pemerintah Kota Bekasi mendukung penuh implementasi DTSEN sebagai sumber data tunggal yang terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendukung pembangunan daerah yang berbasis data.

Pada sesi materi, narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI menjelaskan bahwa DTSEN merupakan integrasi berbagai basis data sosial ekonomi nasional yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai sistem pemeringkatan kesejahteraan berdasarkan desil, mekanisme pemutakhiran data melalui aplikasi SIKS-NG, tata cara usulan dan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos, serta mekanisme reaktivasi PBI JKN.

Sementara itu, narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memaparkan kondisi terkini DTSEN di Kota Bekasi, termasuk pentingnya percepatan pemutakhiran data karena masih terdapat wilayah yang belum optimal dalam melakukan pengusulan perubahan data. Selain itu disampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pilar-pilar sosial menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas data sosial ekonomi masyarakat.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan yang disampaikan peserta antara lain mengenai mekanisme pengusulan masyarakat yang belum masuk DTSEN, perubahan desil akibat perubahan kondisi ekonomi, reaktivasi PBI JKN, pemanfaatan DTSEN untuk program daerah, hingga peran kelurahan, operator SIKS-NG, Pendamping PKH, TKSK, dan PSM dalam proses pemutakhiran data. Narasumber menegaskan bahwa seluruh perubahan data masyarakat harus diusulkan melalui mekanisme yang tersedia pada aplikasi SIKS-NG disertai proses verifikasi dan validasi agar kualitas data tetap terjaga.

Melalui kegiatan ini disimpulkan bahwa DTSEN merupakan basis data utama dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial sehingga pemutakhiran data harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Dinas Sosial Kota Bekasi juga mendorong seluruh kelurahan untuk aktif melakukan pembaruan data setiap bulan, mempercepat pengusulan bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, serta memperkuat sinergi dengan Pendamping PKH, TKSK, PSM, RT/RW, dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui sinergi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat, Pemerintah Kota Bekasi berharap kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional semakin akurat, mutakhir, dan mampu mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi.